Organisasi & Tata Laksana
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Unit Pelaksana: Bagian Organisasi Setda Minahasa Selatan
Infografis Standar Pelayanan: Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Buka Gambar Asli
Biaya Pelayanan
Gratis (Rp0,00)
Jangka Waktu
1 (satu) Tahun Anggaran
Kategori
Organisasi & Tata Laksana
Status
Aktif Resmi
1 Persyaratan Pelayanan
1. Surat usulan penataan kelembagaan (pembentukan, penggabungan, atau perubahan organisasi Perangkat Daerah/unit kerja) dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
2. Kajian Akademis termasuk perhitungan beban kerja dan rasio belanja pegawai serta ketersediaan sarana prasarana.
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (SOP)
1. Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan beserta Kajian Akademis kepada Bupati;
2. Disposisi Sekda/Asisten diteruskan ke Bagian Organisasi;
3. Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan dengan Perangkat Daerah terkait;
4. Mengusulkan penataan kelembagaan kepada Pemprov Sulut untuk mendapatkan rekomendasi;
5. Penyusunan rancangan produk hukum kelembagaan bersama Bagian Hukum;
6. Harmonisasi usulan produk hukum kepada Kementerian Hukum;
7. Pembahasan Ranperda dalam Propemperda dan penetapan produk hukum penataan kelembagaan.
3
Jangka Waktu
1 (satu) Tahun Anggaran
4
Biaya / Tarif
Gratis (Rp0,00)
5
Produk Pelayanan
Rekomendasi / rancangan produk hukum penataan kelembagaan Perangkat Daerah.
6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon, dan/atau surel resmi setdaminsel@gmail.com, serta melalui sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang tersedia di Sekretariat Daerah. Setiap pengaduan ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja.
Poster Standar Pelayanan 2026
Perbesar
Unit Pelaksana Layanan
Bagian Organisasi Setda Minahasa Selatan
Surel Resmi:
setdaminsel@gmail.com
Standar Pelayanan Lainnya
Pengaduan & Konsultasi
Layanan Konsultasi & Pengaduan Masyarakat
Gratis (Rp 0)
Detail →
Informasi Publik
Pelayanan Permohonan Informasi Publik (PPID Setda)
Gratis (Rp 0)
Detail →
Hukum & Peraturan
Layanan Konsultasi & Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Gratis (Rp0,00)
Detail →
Pengadaan Barang & Jasa
Layanan Konsultasi Pengadaan Barang & Jasa (LPSE / UKPBJ)
Gratis (Rp0,00)
Detail →