Layanan Fasilitasi Kerjasama

1. Surat permohonan fasilitasi kerja sama dari Perangkat Daerah/pihak terkait; 2. Konsep/draf naskah kerja sama (Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama); 3. Profil dan dokumen legalitas pihak yang akan bekerja sama; 4. Kajian/justifikasi manfaat kerja sama bagi daerah.

1. Pemohon mengajukan surat permohonan fasilitasi kerja sama kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum; 2. Permohonan diverifikasi, didisposisi oleh Sekretaris Daerah, lalu kemudian didisposisi kembali oleh Asisten Sekretaris Daerah terkait, dan diteruskan kepada Bagian Kerjasama; 3. Kajian awal kelayakan dan kesesuaian dengan kebijakan/prioritas daerah; 4. Penyusunan/penyempurnaan draf naskah kerja sama; 5. Koordinasi paraf dan legal drafting dengan Bagian Hukum; 6. Penandatanganan naskah kerja sama oleh pejabat yang berwenang; 7. Pendokumentasian dan pemantauan pelaksanaan kerja sama.