Fasilitasi Hibah Yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

1. Surat permohonan hibah dalam bentuk proposal (Latar belakang, tujuan, susunan pengurus, domisili, kegiatan, jadwal, RAB, tanda tangan & stempel ditujukan ke Bupati Minahasa Selatan); 2. Proposal kegiatan yang memuat rencana penggunaan dana; 3. Profil dan dokumen legalitas organisasi/kelompok masyarakat (terdaftar Kemenkumham, domisili sekretariat tetap di daerah, rekening bank pemerintah atas nama organisasi, NPWP, terdaftar min 3 tahun); 4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah.

1. Pemohon menyerahkan proposal ke TU Pimpinan Bupati paling lambat September tahun berjalan; 2. Disposisi Bupati/Sekda diteruskan ke Bagian Kesra; 3. Bagian Kesra mencatat dan meregister proposal; 4. Pelayanan administrasi dan informasi kepada pemohon; 5. Verifikasi berkas administrasi dan verifikasi lapangan oleh Tim Kesra; 6. Pertimbangan TAPD dan Sekda sesuai prioritas daerah; 7. Pembahasan rapat penganggaran Bantuan Hibah Kemasyarakatan; 8. Penetapan Penerima Hibah melalui SK Bupati Minahasa Selatan; 9. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 10. Proses pencairan dana hibah sesuai mekanisme keuangan daerah; 11. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah; 12. Pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban.